Prof Elfindri

Main Terobos di Jalan

Elfindri, FEB Unand

Jika lihat suatu negara disiplin, lihatlah lalu lintasnya. Mesti teratur. Tiada yang melanggar posisi, mereka sesuai dengan norma dalam mengendarai.

Itu mesti jadi pelajaran yang berharga, selain jalan yang tersedia terawat, rambu-rambu lengkap, sehingga kecelakaan lalu lintas bisa ditekan, kelancaran arus lalu lintas bisa terjaga.

Pengaturan lalu lintas yang baik bisa buat efisiensi perjalanan. Pada jam dan hari rush hour, sering kemacetan tidak terhindarkan. Apalagi pada kawasan pasar tumpah.

Berpuluh tahun kita menanggung beban psikologis macet, dan pemborosan bahan bakar, itu tak tertangani oleh pimpinan daerah dengan banyak dalih.

Ini terjadi pada ruas jalan seperti Padang Bukittinggi dan Padang Solok. Di propinsi-propinsi lainnya juga demikian, itu sudah menjadi pemandangan keseharian.

Faktor utama pertambahan jumlah kendaraan menurut deret ukur, sementara pertambahan dan perluasan jalan hampir konstant semenjak kita merdeka.

Antrian panjang kemacetan membuat bentuk pasar baru. Jualan sepanjang kemacetan mendadak banyak, sampah plastik dari dalam mobil dibuang ke luar, dan ketika ada pejabat yang mau lewat mereka mengirim
Patwal, meminta yang lain minggir, agar mereka tidak kena macet. Edan!

Terabas

Pejabat dan polisi sering tidak menunjukkan kedisiplinan dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Ketika ada pejabat pakai pengiring lewat, maka selain serine meraung raung, polisi yang mendahuluinya seolah olah arogan, dan sering membuat pengendara lain kesal, bahkan ditemukan beberapa kecelakaan beruntun.

Tidak terkecuali ketika antrian dalam kemacetan di titik tertentu, mereka meminta diistimewakan, termasuk mobil Ambulan, dimana di dalamnya kita tak tau apakah pasien, mayat atau kendaraan kosong.

Jika mayat, apakah akan menjadi busuk jika selama antrian mengikutinya? Meminta jalan sembarangan justru membuat semakin tidak teratur. Kita paham bagi pasien yang kritis, itupun tidak selalu bisa dimengerti apakah dengan cara seperti menerabas akan segera tertangani? Tidak juga. Buruan membawa pasien, sering juga ditangani oleh perawat di IGD menunggu datangnya dokter praktek.

Di hampir semua tempat, mengendarai sepeda motor dan mobil secara ugal-ugalan, dan banyak kejadian ketika lampu merah sekalipun mobil seperti ini menerabas jalan. Kita sepertinya disuguhi tontonan sebuah kelompok masyarakat kolot yang tidak terdidik.

Kita perlu tertibkan semua ini. Kapolri baru bisa memperbaiki suasana dalam jalan raya. DLLAJR mesti serius tangani. Tidak sekedar melengkapi rambu-rambu, namun urus itu semua titik kemacetan, kehadiran Anda dirasakan manfaatnya. Patwal cukup buat presiden lewat saja, yang lain tak usah bergaya borjuis!

Parkir War

Elfindri, FEB Unand

Film series pada channel Crime Investigation menayangkan bagaimana perparkiran diatur di berbagai negara bagian Amerika Serikat.

Parkir diatur dengan mengaktifkan park "machine", dan kamera pengintai, sebagai juru dan bukti tagih dan hasil print ditarok di depan kaca mobil oleh pengendara.

Petugas cukup mengecek mana parkiran yang sudah lewat waktu. Efisien memang, namun masih menarik terjadinya pertengkaran antara masyarakat pengguna kendaraan dengan petugas.

Masih mendingan Amerika Serikat, karena penerimaan parkir beserta denda kesalahan mengendarai, karena tidak patuh aturan kecepatan, atau menerobos lampu merah, over due parkir telah membuat parkir dan denda sebagai pemasukan negara.

Perang di daerah parkir biasa karena lewat waktu. Pengendara tidak merasa begitu, namun dengan sistem record yang baik, maka pertengkaran termasuk biasa.

Di Turkiye dan Malaysia yang melayani banyak turis datang ke sana, tidak akan mudah melihat tukang parkir. Bahkan kita akan sering melihat plang yang bertuliskan bebas parkir.

Black Market Parkir

Berbeda dengan di Indonesia kawasan parkir merupakan intaian dari banyak pihak. Parkir pada umumnya milik pemerintah, parkiran yang teratur biasa akan dikelola secara profesional oleh pemerintah kota/kabupaten. Mengingat pemasukan parkir menjadi pemasukan primadona bagi APBD kabupaten dan kota.

Namun sering sistem pengelolaanya tidak berjalan secara teratur, selain belum siapnya pemerintah mengelola dengan peralatan dan teknologi, akibatnya luas parkir dikelola oleh pihak ke tiga.

Kebanyakan sistem target setoran ke kas Pemda yang dikelola. Sistem target ini akhirnya diperebutkan oleh para oknum, melalui penetapan beban parkir di atas dari beban parkir yang tertera dalam keputusan bupati atau walikota.

Daerah-daerah yang dikelola oleh pihak ke 3 ini yang sering terjadi Parkir War. Kadang-kadang kita malu, karena beban parkir ditetapkan sesuka hati. Atau besar parkir tanpa karcis, atau parkir seharusnya Rp 3.000, uang yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan sebesar Rp 5.000 tidak dikembalikan oleh petugas parkir, atau baru dikembalikan kalau diminta.

Kawasan parkir ini yang sering juga diperjual belikan sesama preman, dan bahkan disini ormas-ormas banyak juga yang berkepentingan.

Poin saya pada konteks ini adalah pemda tidak mampu mengelola parkir yang potensial itu. Black market parkir pemicu berkembangnya premanisme kota.

Solusi

Sejak sekarang pemda perlu memperbaiki sistem perparkiran. Bagaimana mungkin suatu daerah akan mengharapkan banyak wisatawan dari luar, perparkiran saja belum sanggup untuk dibenahi.

Bayangan saya sebaiknya perparkiran mulai dibebaskan saja. Caranya bisa dibahas oleh DPRD masing-masing kota/kabupaten, dimana masing masing kendaraan roda dua dan empat, sewaktu membayar perpanjangan pajak dalam STNK langsung ditambahkan item parkir. Nanti bisa diatur dengan sistem, mengingat pemasukan parkir menjadi hak pemda kabupaten dan kota, namun pembayaran sewaktu perpanjangan pajak kendaraan bermotor disetorkan ke propinsi.

Ini akan memudahkan dan tidak merepotkan banyak fihak. Konsekuensinya memang mereka yang selama ini mengurus parkir tidak akan dapat pekerjaan lagi. Tapi jauh lebih terhormat tentunya, apalagi zaman now.

Bayang Bayang Utopia Koperasi

Elfindri, FEB Unand

Jangan terlalu percaya penuh pada ideologis kapitalis maupun sosialis dalam bernegara, karena kedua duanya saling ada kelemahannya.

Penganut kapitalis dalam aktifitasnya telah melahirkan kelompok kaya. Pengalaman terpahit terlihat bahwa ketimpangan penguasaan aset begitu tinggi untuk sebagian kecil konglomerat, seperti di Amerika Serikat, dan menyusul Indonesia.

Kemudian meyakini pandangan sosialis dengan caranya memperbaiki ketimpangan, salah satunya dengan kehadiran Koperasi tidaklah secara empiris dapat diterima.

Dia akan menjadi utopis belaka, angan-angan yang datang dari mimpi. Bahwa koperasi tidak akan mudah berjalan dan memuaskan para anggotanya. Kalaupun berhasil, itu sebagian kecil seperti praktik Saemaul Undong di Korea Selatan, Koperasi susu di Denmark, Koperasi Pertanian di Jepang, Fontera Koperasi susu di New Zeland. Pada skala mikro ada yang berhasil, dan banyak yang tutup merugi.

B**g Hatta memang melihat Koperasi sebagai cara untuk berbagi, baik keuntungan maupun kerugian. Pada tatanan ideologis bisa saja demikian. Namun B**g Hatta sendiri mungkin tidak lengkap memiliki pengalaman bagaimana mengelola koperasi. Saya yakin juga bahwa para pejabat yang mengusung koperasi, tidak melakukannya.

Sekarang KMP sepertinya diyakini benar oleh Presiden Prabowo, termasuk klaim Rocky Gerung yang merasa paling memahami paham sosialis dan mendukung mati-matian keberadaan KMP.

Sama saja pada tatanan ideologis lebih baik dinyatakan sebagai kecendrungan pilihan. Dia tidak mutlak akan serta merta dapat dijadikan pedoman untuk diterapkan dalam mengatasi ekses kapitalis. Menyamaratakan model koperasi berarti menantang "One policy not feet for all".

Sosialis Komando

Di negara dimana paham sosialis digunakan, memang caranya lebih kepada sistem komando militeristik. Negara menguasai faktor produksi, kemudian mengurusnya untuk kepentingam bersama.

Koperasi sebenarnya tidak mengadopsi sistem komando. Anggota memiliki sifat kerja untuk bersama, dan anggota pemilik suara secara musyawarah.

Kalau KMP tidak demikian, dia dirintis oleh negara, dan implementasinya melalui sistem
Komando. Anggota dianggap "nrimo" saja, dari sisi keseharian Koperasi. Proses seperti ini akan menghilangkan "engagement", dan rasa kepemilikan koperasi oleh anggota.

Dalam rancangannya, Koperasi akan menghapuskan "middle man", dimana rantai pasok distribusi menghilangkan kesempatan produsen lokal.

Padahal persoalan rantai pasok bukanlah semata-mata pengambilan keuntungan oleh middle man, namun segala kegiatan yang masih menimbulkan beban biaya "underground" yang tinggi, serta logistik yang tidak efisien. Kehadiran KMP bisa jadi mewujudkan etatisme, karena akan membuat pendatang baru pelaku distribusi di desa-desa yang mematikan UMKM mikro yang ada selama ini. Seharusnya titik fokus Koperasi masuk pada industri tertentu yang bisa membuat nilai tambah tinggi dan bisnis hulu hilir yang masih baik prospeknya.

Bagaimana KMP Seharusnya?

Sekarang bagaimanapun justifikasi KMP, kita tunggu saja 3 tahun beroperasinya. Hasil audit yang akan memperlihatkan apakah KMP itu Utopis atau tidak.

Agar tetap berjalan saya berpandangan tidak perlu dipaksakan seluruh KMP jalan. Perkuatlah KMP yang benar-benar memiliki bisnis dan memiliki record pengurus dan bisnis yang menjanjikan. Ini jumlahnya tidak akan banyak, perkiraan saya maksimum 10 persen dari KMP yang sudah terbentuk.

Kemudian KMP juga bisa berperan lebih untuk mensukseskan kemandiran pangan, energi, obat-obatan, pertanian, dan pertambangan rakyat. Jadi cara pandangnya bukan seperti sekarang memaksakan diri untuk menjalankan bisnis retail serba ada.

Himpitan Beban Truk

Elfindri, FEB Unand

Dalam statistik kendaraan, Truk proporsinya 3.7 persen dari total kendaraan roda dua, empat dan yang lebih lebih banyak. Namun minimal, profesi sopir truk bisa mengidupi sekitar 6.5 juta keluarga. Sebuah jumlah yang besar dengan beroperasinya Truk di Indonesia.

Beban truk itu bukanlah muatan berat, namun berbagai faktor yang turut menekan memburuknya lingkungan eksternal dimana truk beroperasi.

Sopir truk hampir tidak banyak yang memperjuangkan nasibnya, dari berbagai sisi. Mereka bekerja, selain minimum memiliki keterampilan mengendarai, dan sedikit paham tentang otomotif, pola kerja mereka beragam. Mulai jarak tempuh jauh, tidak teratur, dan sangat ditentukan oleh kondisi jalan, cuaca, waktu-waktu sepi dan sibuk.

Di negara maju seperti di Eropa, keberadaan truk sangat terencana, bahkan untuk ruas tertentu tersedia jalur jalan khusus truk.

Bagi yang berjalan jauh, tersedia pangkalan truk, berupa resort khusus yang tersedia untuk istirahat. Didukung oleh fasilitas publik untuk sopir yang mampir. Mereka diperhatikan oleh Labor Union/Serikat Buruh, hak dan kewajibannya. Sehingga profesi sebagai sopir truk dan bisnis delivery dan pergudangan menjadi tulang punggung ekonomi.

Kelangkaan BBM

Kita tidak tahulah kapan nasib sopir bawa truk di Indonesia, apalagi dalam dua bulan terakhir, terjadi kelangkaan ketersediaan solar dan BBM bersubsidi.

Untuk keperluan solar, mereka hampir tersendat lama di sepanjang POM Bensin, sebuah pemandangan yang memilukan. Antrian BBM bisa terjadi dalam skala waktu yang lebih lama.

Kapan BBM tertangani, agar meringankan biaya tunggu bagi truk yang memiliki bisnis pengantaran barang antar daerah?

Info banyak yang menyesatkan. Semenjak 60 tahun lalu, baru kali ini antrian BBM untuk truk begitu lama dan berulang hampir banyak tempat di Sumatera? Kendatipun mereka menerima subsidi, harga dibantu pemerintah, namun ketidaklancaran BBM turut mengurangi arti penting subsidi.

Biaya Tambahan

Selain masalah antrian akibat kelangkaan BBM, para sopir truk dihantui biaya tambahan. Saya belum riset mendalam berapa setiap truk beroperasi menambah biaya, baik untuk preman maupun setoran pada oknum pejabat.

Beban biaya formal, tentu adalah perpanjangan STNK, biaya pencetakan nomer plat jika lewat 5 tahun, termasuk retribusi KIR kendaraan. Itu tidak masalah asal bisa mudah proses waktu pembayarannya.

Yang jadi masalah adalah sopir truk akan menambah biaya parkir, selain legal, hampir semua titik mengeluarkan biaya. Biaya di tikungan jalan yang sulit, atau tempat berubah arah. Bantuan pak Ogah akan dibayar oleh sopir, belum lagi di tempat tempat sumbangan berbagai jenis sumbangan.

Di masing-masing daerah setiap truk pengantar bisa sediakan tambahan hanya untuk preman sebesar Rp 50 ribu per kendaraan per hari (Rp 1.5 juta per bulan). Saya juga dapat info di lapangan, untuk masuk wilayah kabupaten tertentu perlu ada setoran pada oknum aparat, besaran bervariasi.

Beban biaya tambahan ini akan membuat komponen transport dalam harga bisa meningkatkan harga barang, dan kenyataan ini akan membuat harga akan semakin tidak kompetitif, alias mahal dari segi harga.

Biaya Pendidikan Negeri Harus Gratis?

Elfindri, FEB Unand

Kendatipun saya sering kesulitan cara kerjanya Zulkifli Hasan dalam merintis dan mengembangkan MBG, kali ini ketika beliau menyampaikan bahwa pendidikan di PT mahal di depan Presiden Prabowo, bagian ini saya menjadi pendukung ide beliau.

Tatkala itu disampaikan pada Ultahnya PAN, presiden Prabowo memberikan reaksi, dan menyatakan beliau akan mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) untuk mewujudkan pendidikan gratis pada seluruh jenjang pendidikan.

Tiga tahun lalu saya masih simpan file bahwa presiden dalam kampanyenya beliau juga menyampaikan usulan pendidikan gratis. Hingga tahun ke 3 sepertinya itu baru terwujud pada implementasi sekolah rakyat, yang masih tengah disiapkan.

Sayangnya, ketika pidato beliau menyatakan bahwa banyak orang pinter tapi goblok sambil mungkin berseloroh. Ketika itu mual juga perut kebanyakan orang yang mendengar.

Sangat disayangkan seloroh itu dengan struktur bahasa dan berpikirnya beliau?Bukankah pintar dan terdidik apalagi jujur lebih mulia? Jadi statement itu sebenarnya membuat ambigu beda antara kata hati, dengan ucapan dan sikap.

Jalan Untuk Gratis

Jika ingin gratis, kita perlu menganut paham humanistis, namun sekaligus juga paham utalitarian di dalam menyediakan pendidikan yang bermutu. Humanistis karena hak semua penduduk, sementara utalitarian, bahwa pendidikan mesti relevan dan benar dalam capai daya saing bangsa.

Pendidikan gratis memang perlu, namun tidak melulu murni menargetkan untuk seluruh kelompok masyarakat, secara geografis, dan bidang. Jargon gratis tidak mengena pada kelompok anak-anak dimana orang tuanya sudah mapan, pada kelompok desil 80 ke atas misalnya.

Hingga kini indikator dukungan negara dalam pendidikan masih jauh tertinggal dibanding Vietnam, Malaysia atau Korea Selatan. Karena masih kisaran 1-1.3 persen dari GNP. Anggaran 20 persen APBN selama 15 tahun terakhir untuk sektor pendidikan masih menghasilkan peningkatan akses saja, tanpa diiringi dengan peningkatan mutu.

Jalan menuju pembebasan biaya pendidikan masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan sebaiknya dilakukan dengan mengurangi 50 persen anggaran MBG, dan sisanya dialihkan untuk pendidikan gratis uang dimaksud, khususnya digunakan untuk pengembangan piloting pemerataan mutu. Jika tidak demikian, maka sumber pembiayaan tidak mudah, dan akhirnya berujung pada bualan sesaat.

Fokusnya tentu pada jenjang pendidikan pra sekolah, TK, dan Dasar, menengah, sekolah vokasi, dan pengembangan jurusan yang menjadi unggulan di PT.

Sekolah gratis sebaiknya diarahkan pada mutu, bukan akses. Mutu pada proses belajar di sekolah yang semakin menjawab tantangan bangsa.

Karena faktor penentu mutu pada guru dan sekolah, maka anggaran mesti berdasarkan level sekolah dan kampus. Guru dan dosen semakin diseleksi lagi, dan penambahan pedagogi dan gaji yang membuat pendidikan semakin bermutu.

Di dunia pendidikan tinggi pendidikan gratis itu dimaknai untuk pencapaian daya saing bangsa. Anak pintar bisa gratis untuk masuk bidang bidang prioritas yang jadikan kemandirian bangsa.

Jatah Premanisme dan Aparat

Elfindri, FEB UNAND

Tulisan sebelumnya concern saya tentang maling di kampung-kampung. Jauh hari saya juga telah mengulas masalah korupsi yang beragam kejadiannya.

Kali ini saya kembali mencari akar masalah premanisme, kenapa UMKM Boloseho di kota Jogya dirundung premanisme dan jatah para aparat? Begitu media sosial memuatnya secara mengelitik.

Saya tidak cek detail tentang kejadian ini. Namun sepertinya masalah beban biaya ekstra "penyakit masyarakat" ini pelakunya tidak saja premanisme, namun juga oknum aparat.

Jauh hari sekitar 15 tahun yang lalu skripsi S1 mahasiswa saya di Fakultas Ekonomi, Unand mempelajari bagaimana beban biaya tambahan bagi sopir truk rute Padang Jakarta. Kajian mahasiswa saya mendalami melalui survei berapa besarnya beban biaya premanisme dan biaya aparat "underground" di luar biaya retribusi formal masing-masing daerah jika sebuah truk melintas.

Kajian itu menemukan penambahan dua kali lipat biaya sekali trip biaya 'underground' yang dikeluarkan pemilik truk, yang dibayarkan oleh Sopir selama perjalanan.

Ketika itu biaya per trip Padang Jakarta kisaran 3 juta Rupiah, maka tambahannya biaya 3 juta Rupiah lagi, dimana Rp 1.5 juta masing-masing untuk para preman di banyak titik dan oknum aparat pada masing-masing daerah yang dilaluinya.

Kenapa pada masa sekarang keadaan tidak berubah?

Sebuah kajian biaya ekspedisi sebuah perusahaan distribusi tahun 2026 juga menemukan hal yang sama. Masih banyak biaya preman dan oknum aparat bila beroperasi pada wilayah tertentu.

Sebagaimana food truck di Jogyakarta memperoleh biaya tambahan dengan dalih parkir dan permintaan oknum yang membuat usaha terpaksa dibatalkan oleh pemiliknya.

Sahabat saya yang juga pengusaha UMKM di ruas jalan di Kota Padang terpaksa mengeluarkan sewa lokasi lapak di pinggiran jalan berukuran 2x1 sebesar Rp 10 ribu per hari, namun sekali sebulan perlu menyediakan biaya Rp 200 ribu per lokasi untuk hampir banyak lokasi untuk preman. Begitu besar beban lokasi dimana jualan mereka sangat bersaing. Padahal komponen biaya ini tidaklah formal.

Polisi Bertambah

Kita paham untuk mengatasi masalah premanisme ini jelas diperlukan polisi polisi sekelas Tim sekelas Klewang seperti kota Padang. Cukup masyarakat memberi kabar, maka tim akan memburu sampai tuntas.

Di daerah juga ada Satpol PP. Namun Satpol PP hanya menyasar masyarakat yang berjualan di pinggiran jalan yang terlarang, padahal premanisme juga merupakan bagian dari penyakit masyarakat.

Jarang yang berperan sekonsisten Tim Klewang yang aktif memberantas kejahatan di Sumatra Barat. Kebanyakan Polisi di wilayah kerjanya menunggu laporan baru ditanggapi, tapi seberapa tuntas perlu riset yang mendalam.

Akar Masalah

Tumbuh suburnya premanisme jelas berkaitan erat dengan beberapa hal. Pertama sering keberadaan premanisme ini tidak tuntas dalam penegakan hukum. Sehingga terkesan abai, ini memicu potensi pertumbuhan premanisme.

Kedua, premanisme tumbuh juga karena peredaran Narkoba yang begitu persat. Karena pemakai, biasa sekaligus pengedar, dan akhirnya kecanduan mereka ditutupi dengan cara mencari dana untuk memperoleh "barang haram" itu. Premanisme menjadi cara termudah.

Ketiga kontrol masyarakat semakin kurang, karena masyarakat juga semakin abai bisa karena merasa tidak nyaman jika ikut mendapatkan ancaman, atau sepanjang tidak mengganggu mereka. Dalam tulisan kami sebelumnya masalah seluk beluk berkampung, sering pelaku pelaku Narkoba tidak banyak yang menggubris.

Kita perlu lakukan serentak agar biaya undercover seperti ini bisa teratasi dan semakin efisien ke depannya.

Jaga Gawang Bendahara Negara

Elfindri, FEB Unand

Bendahara Negara berurusan pada dua sisi. Sisi penerimaan negara dan sisi pengeluaran negara.

Suahasil Nazara Menteri Keuangan baru dalam penyampaiannya menyatakan tugasnya untuk menjaga Keuangan Negara dan kredibilitasnya, dua sisi yang menjadi core utama tugas Menteri Keuangan.

Di satu sisi, bagaimana menjamin agar pemasukan negara bisa lebih optimal, sementara kredibilitasnya menjawab bagaimana alokasi keuangan negara agar mampu mewujudkan pemenuhan aspek tujuan pembangunan dan keadilan.

Dua sisi ini yang dapat dipastikan berjalan semakin mantap, apalagi saat sekarang kita masih belum tau pasti bagaimana keadaan keuangan negara sesungguhnya, dan seberapa besar beban pembayaran hutang pokok dan cicilannya.

Gawang Masuk

Persoalan yang terberat adalah dari sisi pemasukan negara. Mengingat sumber-sumber pemasukan negara yang berasal dari berbagai jenis pajak, sangat ditentukan oleh wajib pajak dan wajib tagihnya.

Kedua komponen wajib pajak, dan wajib tagih mesti sama sama patuh mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dimana ketidakpatuhan terjadi? Tentunya berasal dari wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung meminimumkan bayar pajak, dengan berbagai cara. Under-invoicing, under-reporting, smugling, scamming, dan berbagai bentuk yang termasuk sebagai kejahatan ekonomi "crime economics" bagi wajib pajak.

Mendeteksi "crime economics" bagi wajib pajak sangat tergantung kepada pemutakhiran wajib pajak. Jika wajib pajak berurusan dengan negara, dan merugikan keuangan negara maka dia menjadi korupsi sisi lain dari kejahatan kriminal.

Para ahli data pajak serta detektif pajak diharapkan akan mengoptimalkan peranan mereka. Ini diperlukan sistem dan monitoring secara ketat, dan pekerjaan ini sangat strategis.

Sementara yang juga penting tidak saja wajib pajak, namun wajib tagih, para petugas yang bekerja di jajaran Bea dan Cukai, dan berbagai pihak di Kementrian Keuangan.

Persoalan wajib tagih ini petugas ordal yang bilamana tindakannya merugikan keuangan negara, maka masuk kategori korupsi.

Modusnya sangat kompleks. Jika kita lihat berbagai kasus, maka under invoicing merupakan salah satu masalah, yang bisa jadi ada keterlibatan petugas pajak.

Masalah lain adalah pengenakan beban pajak lebih rendah dari yang seharusnya, ini bentuk pembebanan pajak yang sering terkesan banyak terjadi. Karena kasusnya banyak, maka ini menyangkut tentang kesalahan pembukuan oleh konsultan akuntansi, dengan besaran tertentu muncul besaran potensi keuangan negara yang bekal hilang, akibat terjadi tawar menawar dalam penetapan besaran pajak.

Ini memang tidak gampang diawasi, kecuali bagi petugas yang benar-benar integritasnya pekat, dan keimanannya baik.

Masalah ini sepertinya cukup intensif diperankan oleh Purbaya selama ini. Tinggal Pak Suahasil bisa lebih tetap mampu menjaga gawang agar kebocoran pajak "tax leakages" bisa teratasi.

Sisi Belanja

Dua hal dari sisi belanja yang sangat mendesak dipastikan jalan. Pertama adalah perbaikan pembagian keuangan pusat dan derah, dimana selama 1 tahun terakhir terkesan banyak daerah yang "ngamuk". Ini bilamana tidak ditata baik baik, sumber dari ketidakharmonisan pusat dan daerah.

Formulasi bagi hasil yang semakin adil akan semakin membuat masalah tiap-tiap kabupaten, kota dan provinsi akan semakin bisa teratasi.

Ini memerlukan konsolidasi kembali. Misal mengenai pajak pertambahan nilai tambang dan hasil pertanian. Bagaimana mungkin daerah penghasil dihargai sedikit, dan tidak banyak perbedaanya dengan daerah tidak penghasil. Ini berlaku pada sawit, tambang dan sejenisnya.

Satu-satunya pusat yang tidak banyak mendapatkan pemasukan tentu dari wisata, karena wisata sepertinya lebih banyak menjadi pemasukan kota dan kabupaten.

Sementara sepertinya Pak Suahasil, termasuk Purbaya, tidak akan banyak cerewet dalam dukungannya terhadap dua program utama. Pak Suahasil juga penggagas desentralisasi pendidikan, dan banyak terlibat program kemiskinan sebelumnya, namun pengalaman beliau akan bisa tereliminasi sebagai akibat menghadapi kenyataan dua program "in situ", MBG dan Koperasi Merah Putih.

Kejelian untuk lebih efektif dan efisien sisi pengeluaran sangat diperlukan, agar sasaran dari program benar-benar tidak di atas kertas saja, namun implementasinya pembukaan lapangan kerja, aktifitas ekonomi dan tentunya atasi kemiskinan. Semoga gawang pak Suahasil tidak Jebol mendadak jika dalam menjaga gawang, sekali-sekali akan goal dengan tendangan pisang yang dilakukan Ordal. Hati-hati!

Maling, LGBT, dan Narkoba di Kampung Kampung

Elfindri, FEB Unand

Tanda semakin susah hidup diperlihatkan oleh semakin banyaknya kejahatan, baik masuk ke dalam kriminal seperti maling, rampok, preman, dan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran norma, LGBT dan Narkoba.

Belakang keberadaan Narkoba sering berkaitan dengan kejadian maling di desa dan kota, sudah semakin tidak aman saja banyak kejadian serupa di nagari-nagari.

Ketika kita dalami banyak kasus di lapangan, memang isu ini banyak pada tahap mengetahui. Namun minim dilihat dari komitmen bersama mengatasinya.

Tanpa dibangun komitmen bersama, maka seolah-olah masalah ini tidak akan habis habisnya sampai nanti. Di Pemda bagian Kamtibmasnya hanya mengantor di pusat ibu kota, padahal kasus lapangan kompleks.

Rumah tinggal tidak ada amannya sekarang, padahal hampir semua rumah di kampung2 memiliki pagar. Di negara maju rumah di kampung-kampung tidak biasanya pakai pagar, kalaupun ada pakai pagar hidup.

Sosial Kamtib Masyarakat

Di desa-desa kejadian kejahatan dan narkotika sering terhalang dengan aspek berkeluarga sakampuang? Karena tatanan kehidupan masyarakat, didasari oleh kekerabatan, saling terkait ipa, dan bisan.

Banyak kejadian kejahatan narkoba tak bisa teratasi, karena sebagian Walinagari misalnya takut karena yang akan digubris adalah masih jalan keluarga si Anu. Atau Ninik mamak, dimana kemenakannya (keponakan) yang terlibat, bisa jadi sudah banyak usaha, namun tingkatannya tidak banyak berdampak. Ninik mamak yang lain tidak ambil pusing, kendatipun mereka tahu, toh itu masih keponakan awak di kampung.

Jika maling dari luar, mudah menangkapnya dan akan babak belur. Namun kalau maling Ordal, maka kendatipun tertangkap biasa masyarakat menyelesaikan dengan musyawarah di masjid. Ini bagus namun efek jeranya kurang.

Toleransi yang tinggi dengan pelaku membuat masalah maling, premanisme, narkoba dan sejenisnya tidak serius disiskamlingkan di masing-masing kampung. Ini akan menyuburkan praktek kejahatan.

Upaya ke depan adalah memang menengakkan simpul jaga bersama. Paga Nagari memang sebaiknya perlu dikapitalisasi lagi, agar mereka punya waktu yang jelas untuk melakukan rencana, melaksanakan rencanakan secara adil dan terukur. Keran kerjasama perlu dibangun antara polisi dengan paga nagari serta simpul ninik mamak.

Disini ninik mamak perlu bertemu di KAN atau kantor walinagari secara rutin dan terjadwal untuk mengagendakan masalah kejahatan, premanisme dan narkoba sejenisnya.

Kritikan para perantau terhadap keberadaan ninik mamak di kampung adalah bagus saja, karena menyadarkan akan fungsi yang perlu dimainkan oleh para tokoh masyarakat di nagari nagari.

Saya setuju kenapa? Karena intensitas maling, narkoba, kejahatan-kejahatan lain tidak bisa dibiarkan pemicunya. Pemicunya beragam, dan kita bersama perlu waspada.

Nilai Ekonomi Viral

Elfindri, FEB Unand

Amartya Sen telah berjasa menemukan sebuah analisis tentang pentingnya kontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol itu dilakukan melalui peran media yang begitu berarti. Media perlu diberi kebebasan dalam mengungkap hal-hal yang dianggap tabu bagi pemerintahan autoritarisme.

Tabu dalam arti jika mengungkap masalah yang tidak tersentuh dalam pembangunan, terutama dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Masalah yang selektif dan sulit dijangkau merupakan aib bagi pemerintahan authoritarian, dan tidak mengungkapnya ke publik secara terbuka. Sebagai akibat masalah mendasar yang muncul terabaikan, jarang terjangkau oleh kebijakan.

Bermula dari desa Kertanaka, India. Amartya Sen mendalami masalah kekurangan kalori dan protein anak balita "malnutrition", kemudian kasus-kasus serupa ketika mulai media menyuarakan besaran masalahnya, maka publik tercengang akan keadaan kasus kurang gizi yang sesungguhnya. Tentu memilukan.

Dari sana muncul konsep "food entitlement", konsep dimana masyarakat miskin mesti dijamin kedaulatan mereka, dari pemenuhan pangan.

Konsep pemenuhan tidak saja ketersediaan kandungan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral saja, namun makanan yang bisa dijamin masuk ke dalam mulut balita. Baik dari segi kandungan gizi sampai manajemen pengelolaanya sampai ke mulut masing-masing anak.

Dulu hanya pers, melalui media yang diperjuangkan oleh wartawan dalam menyuarakan masalah sosial. Karena riset Kertanaka dilakukan pada tahun tahun 1980an. Ketika itu viral baru sebatas pemuatan berita "busuk" di berbagai bentuk media, koran, kemudian dilanjutkan melalui peran televisi.

Nilai Ekonomi Viral

Sekarang pandangan Sen lebih semakin berarti, tatkala sumber-sumber pembuluh informasi tidak saja televisi atau koran, namun laman laman yang berperan di masing-masing milik individual, HP dan sejenisnya.

Sekiranya ada yang merekam, dan hasil fenomena dipostingkan, maka dalam menit itu juga akan diketahui banyak pihak.

Jika berita baik merupakan sebuah harapan, sementara berita jelek akan ditanggapi oleh Netizen.

Netizen kebanyakan juga akan menanggapi berita, apapun taglinenya, tanpa disaring kebenaran isi berita. Berbagai taksiran mengungkap berita di media seperti TikTok, Instagram, YouTube dan sejenisnya kebenarannya masih ada pada kisaran separo. Separo benar, separolagi tidak.

Belakangan berita yang berkembang di media sosial bisa berbanding terbalik. Publik menerima kesalahan berita dengan menanggapinya secara benar, kemudian sebaliknya berita benar bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang salah.

Inti yang kita kemukakan adalah berita viral akan menghasilkan nilai ekonomis baik eksternalitas maupun nilai negatif disekonomis.

Berita viral sebagai tekanan yang berdampak pada rentang waktu bagi politikus maupun penguasa untuk merespons, baik secara regulasi maupun kebijakan.

Tekanan tersebut bisa mempercepat realisasi agar masalah mendasar segera dan masalah keadilan bisa terpenuhi.

Namun, dengan tekanan yang kurang tertangani secara baik, nilai ekonominya bisa negatif dari chaos yang terjadi akibat amukan masa.