Equator Line

Seorang kurir pengantar galon dan gas elpiji bernama Yunias Atafani didakwa melakukan penganiayaan terhadap Subagio di depan rumah korban di Jalan Dukuh Bungkal, Sambikerep, Surabaya.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Subagio mengaku tidak mengenal Yunias sebelumnya dan mengatakan dirinya dipukul ketika hendak masuk ke rumah.

Peristiwa bermula saat sepeda motor roda tiga milik Yunias terparkir di depan rumah korban.

Subagio kemudian membunyikan klakson agar bisa masuk, hingga terjadi adu mulut yang berujung pada pemukulan sebanyak dua kali di bagian wajah.

Yunias mengakui perbuatannya dan menyebut dirinya saat itu tersulut emosi karena cuaca panas, bukan akibat pengaruh alkohol.

"Emosi saja, tidak minum. Panas saja saat itu. Menyesal, Yang Mulia," ujarnya dalam persidangan.

Akibat kejadian tersebut, Subagio mengalami memar di p**i kiri dan luka lecet pada bibir bagian atas berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Yunias dengan Pasal 466 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan penganiayaan.

[Kompas]

Kementerian Kehutanan menetapkan dua kakek petani cabai berinisial MTN/T (63) dan AK (65) sebagai tersangka dugaan pembakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Keduanya diamankan pada 2 September 2026 sekitar pukul 12.10 WIB di HPT Blok III Taman Raja.

Saat Satgas Pengendalian Karhutla Jambi bersama PT Rimba Hutani Mas (RHM) memadamkan kebakaran, tim melihat asap dari lokasi lain yang tak jauh dari titik sebelumnya. Setelah dicek, MTN dan AK diamankan karena diduga terlibat pembakaran. Petugas juga menemukan sejumlah barang, termasuk korek api gas, kayu bekas terbakar, parang, gergaji, dan sepeda motor.

Keduanya kemudian diperiksa PPNS Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera dan ditetapkan sebagai tersangka. Kini, MTN dan AK ditahan di Rutan Polda Jambi untuk penyidikan.

Penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami perkara. PT RHM selaku pemegang PBPH juga akan dimintai keterangan terkait tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan kawasan serta pencegahan dan pengendalian karhutla.

MTN dan AK disangkakan terkait pembakaran hutan dan/atau penguasaan kawasan hutan secara tidak sah berdasarkan UU Kehutanan. Keduanya terancam pidana penjara dan denda. Penegakan hukum juga akan menyasar pihak lain yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti.

Sumber: kumparan

𝟑 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐤𝐨𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐉𝐞𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐛𝐚 𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐛𝐚𝐫, 𝐒𝐢𝐚𝐩 𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮 𝐀𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐡𝐮𝐭𝐥𝐚

Tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang tiba di Kalimantan Barat untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Helikopter dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki bersama sekitar 180 personel Jepang.

Ketiga helikopter akan mendukung pemadaman dari udara menggunakan metode water bombing, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dari darat. Titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan.

Untuk sementara, helikopter ditempatkan di Lanud Supadio, Kubu Raya, sebelum dikerahkan ke lokasi karhutla. Operasi pemadaman bersama pihak Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 September 2026.

Pusdik Binmas Polri melakukan kunjungan studi ke Markas Kepolisian Prefektur Nagano, Jepang, pada Jumat (4/9/2026). Dalam kunjungannya, delegasi Polri mempelajari sistem Koban (交番), yakni pos polisi yang ditempatkan di lingkungan terdekat masyarakat perkotaan Jepang.

Koban dirancang agar ramah dan mudah didekati karena berada di pusat kegiatan masyarakat. Pos ini beroperasi 24/7 dengan sistem pergantian tugas yang melibatkan 3–10 petugas dan berfokus pada penegakan hukum di tingkat komunitas.

Delegasi Polri juga mempelajari penguatan keamanan Koban. Jika sebelumnya desain pos dibuat sangat terbuka, sejumlah penyerangan yang menewaskan petugas mendorong Kepolisian Jepang menerapkan akses masuk berlapis, CCTV yang terhubung dengan Police Station, serta pintu darurat untuk evakuasi petugas.

Salah satu program strategis pemerintah di era Presiden Prabowo ialah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jauh sebelum MBG diberlakukan pada tahun 2025, Brasil telah lebih dulu menggelar program makan sekolah berskala nasional sejak 1955 dengan nama Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Sejumlah indikator dapat menjadi catatan untuk mengukur skala program makan di sekolah tersebut, mulai dari penerima manfaat, anggaran, hingga soal keamanan pangan.

Kekecewaan disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi, terhadap pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap lepas tangan dari kewajibannya menanggung biaya perawatan ratusan pelajar dan santri korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, selama ini justru pemerintah kabupatenlah yang menanggung seluruh biaya pengobatan para korban, padahal secara aturan bukan kewenangan mereka untuk menanggung dampak dari musibah semacam ini.

"Tanggung jawab hukum harus jatuh kepada penyelenggara SPPG, bukan pemda. Ketika ada warga yang sakit akibat makanan yang disalurkan, penyelenggara harus bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab," kata Subandi, Rabu, 9 September 2026.

Kendati kecewa, ia tetap menegaskan dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap keberlangsungan program MBG yang merupakan inisiatif pemerintah pusat.

Menurutnya, insiden ini justru harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program serupa di daerah lain bisa lebih baik ke depannya.

"Program MBG bagus, niatnya mulia. Jangan sampai program yang baik ini ternoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara itu, jumlah korban keracunan MBG di Sidoarjo terus diperbarui, kini mencapai 748 orang berdasarkan data per Jumat, 4 September 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengungkapkan bahwa mayoritas korban sudah menunjukkan perkembangan positif.

"Sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. 20 pasien masih menjalani rawat inap atau MRS," jelasnya.

Sejumlah kepala desa atau lurah di Yogyakarta enggan menandatangani serah terima aset Koperasi Desa Merah Putih. Mereka khawatir jika tanda tangan itu justru akan membuat mereka terkena jerat hukum kalau nantinya ternyata asetnya bermasalah.

Para lurah pun mempertanyakan, misalnya kalau truk ternyata tidak sesuai, volume bangunan berbeda, spesifikasinya melenceng atau muncul kerusakan, siapa yang bertanggung jawab?

Karenanya para lurah meminta agar aset seperti bangunan, kendaraan dan perlengkapan lain diverifikasi lebih dulu sebelum diserah terimakan, dibantu oleh BPKP dan pemerintah daerah. Semuanya harus dicek, bukan cuma jumlah barang, tapi juga kondisi, spesifikasi, volume pekerjaan, nilai aset, sampai kecocokannya dengan RAB berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebab setelah menjadi aset kelurahan, nanti akan ada pemeliharaan kerusakan, bahkan pertanggungjawaban saat ada pemeriksaan.

Intinya mereka meminta kepastian: asetnya benar, nilainya jelas, kondisinya sesuai dan soal pertanggungjawaban juga harus tegas.

Lebih dari 2.000 orang—sebagian besar anak-anak—diduga keracunan setelah menyantap menu MBG (Makan Bergizi Gratis) sejak Selasa (01/09) hingga Selasa (08/09).

Kejadian terbaru berlangsung di Rembang, Jawa Tengah, pada Selasa (08/09).

Sebanyak 200 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Rembang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG.

Lokasi gedung sekolah ini berdampingan dengan SMAN 1 Lasem yang satu pekan lalu juga dilanda insiden dugaan keracunan MBG.

Menurut Kepala MAN 2 Rembang, Akhmad Suhadak Solikin, ada sebanyak 200 siswa dan tujuh guru yang mengalami gejala keracunan makanan, seperti muntah dan diare.

"29 anak dibawa ke Puskesmas Lasem hingga kemudian 15 siswa di antaranya harus rawat inap," kata Akhmad.