Geokepri

BATAM - Penyidik Satreskrim Polresta Barelang menetapkan Ketua LSM Lang Laut berinisial SH sebagai tersangka dalam kasus bentrokan antar kelompok di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Batam pada Senin 14 September 2026.

SH dijerat dengan pasal 307 ayat 1 KUHP (kepemilikan senjata tajam atau senjata pemukul tanpa hak) dan atau Pasal 246 huruf a KUHP(pengasutan).

Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Anggoro Wicaksono mengatakan SH ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyidikan dan pemeriskaan 5 orang saksi.

"Dari hasil penyidikan, pemeriksaan saksi kurang lebih 5 orang, ditetapkan tersangka inisial SH(44), perannya membawa sajam dan menghasut rekan-rekannya untuk melawan dan melakukan penyerangan terhadap sekelompok orang yang melakukan pengrusakan terhadap seng di lokasi,"ujar di Mapolresta Barelang, Selasa 15 September 2026.

BATAM GEOKEPRI.ID| Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. didampingi Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M., menyampaikan keterangan resmi melalui kegiatan doorstop kepada awak media di Gedung Satreskrim Polresta Barelang terkait perkembangan penanganan kasus bentrokan konflik lahan yang mengakibatkan korban jiwa di Kota Batam. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk transparansi Polri dalam memberikan informasi kepada publik mengenai penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Pada Senin, (14/09/2026), pukul 21.50 WIB.

Dalam keterangannya, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berawal dari konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama dan sebelumnya telah beberapa kali diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi oleh Polsek Bulang, Polresta Barelang, hingga Polda Kepulauan Riau. Namun, pada hari ini terjadi aksi penyerangan yang diduga melibatkan dua kelompok sehingga menimbulkan korban meninggal dunia maupun korban luka.

Berdasarkan data sementara yang disampaikan, terdapat dua orang meninggal dunia dan ada tujuh orang mengalami luka-luka. Menyikapi kejadian tersebut, Polresta Barelang bersama Polda Kepri dan didukung personel TNI telah bergerak cepat melakukan pengamanan lokasi, olah tempat kejadian perkara, serta pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan konflik lahan dan tidak memiliki kaitan dengan isu suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah berkembangnya informasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat serta memastikan bahwa situasi keamanan di Kota Batam tetap dalam kondisi kondusif.

Menjawab pertanyaan awak media mengenai dugaan penggunaan senjata, Kapolresta Barelang menerangkan bahwa dugaan awal mengarah pada penggunaan senjata angin, bukan senjata api. Saat ini, satu orang terduga pelaku telah diamankan dan proses penyelidikan masih terus berjalan, termasuk pelaksanaan visum serta autopsi guna memperoleh hasil pembuktian ilmiah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Terkait perkembangan penyelidikan, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar enam orang telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak yang terlibat, sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.

Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta tidak menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya. Polresta Barelang bersama Polda Kepulauan Riau akan terus meningkatkan patroli dan langkah-langkah cipta kondisi guna menjaga keamanan wilayah, sekaligus memastikan bahwa tidak ada pemberlakuan status Siaga 1, melainkan kesiapsiagaan personel untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Kapolresta Barelang juga mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 apabila mengetahui, melihat, atau mengalami kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis selama 24 jam sebagai sarana pelaporan cepat, sehingga setiap informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran Polresta Barelang demi menjaga situasi Kota Batam tetap aman, tertib, dan kondusif.

(Sukri Panjaitan)

Bentrokan antarkelompok warga terjadi di kawasan Setokok, tepatnya di sekitar Jembatan Barelang, Kota Batam, Senin (14/9/2026). Insiden yang diduga berkaitan dengan persoalan lahan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Asep Safrudin membenarkan adanya korban jiwa dalam bentrokan yang melibatkan dua kelompok warga tersebut.

“Informasinya dua orang meninggal dunia. Saat ini saya sedang menuju ke rumah sakit untuk mengecek langsung,” ujar Irjen Pol Asep Safrudin kepada wartawan.

Menurut Kapolda, situasi di lokasi kejadian saat ini telah berhasil dikendalikan. Massa dari kedua kelompok juga telah membubarkan diri setelah aparat kepolisian turun langsung untuk mengamankan lokasi dan mencegah bentrokan kembali meluas.

BATAM| Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kepri untuk menindaklanjuti beredarnya video sejumlah warga yang mengaku berasal dari Batam dan berada di tempat penampungan di Kamboja.

Dalam video tersebut, sejumlah warga meminta bantuan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, agar dapat dipulangkan atau difasilitasi kepulangannya ke Kota Batam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, informasi tersebut telah dikoordinasikan dengan BP2MI Kepri dan Kemlu RI.

“Sudah kami koordinasikan dengan BP2MI Kepri dan Kemenlu RI. Kedua lembaga negara tersebut juga menyampaikan bahwa jika tidak ada data lengkap warga yang dimaksud, akan sulit untuk melacak dan memastikan kebenaran terkait status keimigrasian mereka,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, data kependudukan dan keimigrasian yang jelas diperlukan untuk memastikan identitas serta keberadaan warga yang dimaksud. Data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Karena itu, Pemko Batam mengimbau keluarga yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai warga dalam video tersebut agar segera menyampaikan data yang dimiliki kepada Pemko Batam melalui Diskominfo Kota Batam.

“Bagi keluarga yang mengetahui data-datanya, silakan datang ke Kantor Wali Kota Batam atau Dinas Kominfo. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Rudi menegaskan, Pemko Batam akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Data dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan penelusuran sehingga langkah penanganan selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang jelas.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami berharap keluarga yang mengetahui informasi mengenai warga tersebut dapat segera menyampaikan data yang diperlukan agar proses verifikasi dan penelusuran dapat dilakukan,” ujarnya. (Sp)