KADE DA

Sebanyak 78 pelajar di Kabupaten Jayapura, Papua, diamankan oleh jajaran Polres Jayapura ketika diduga hendak mengikuti aksi unjuk rasa Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) yang menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pelajar tersebut diamankan secara humanis di beberapa titik lokasi strategis seperti kawasan Pos 7 Sentani dan BTN Matoa Sentani, untuk kemudian dibawa ke Mapolsek Sentani Kota guna menjalani proses pendataan serta pembinaan lebih lanjut.

Dilansir dari Kompas com, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan menegaskan bahwa pengamanan ini bukanlah tindakan penangkapan maupun pemukulan, melainkan langkah preventif guna memastikan para siswa tidak meninggalkan jam kegiatan belajar di sekolah. Petugas kepolisian juga menghubungi pihak sekolah serta orang tua masing-masing siswa untuk menjemput mereka secara baik-baik di polsek. Selain mengamankan para pelajar, aparat turut mengamankan sejumlah atribut unjuk rasa berupa spanduk dan pamflet yang memuat tuntutan penolakan program MBG serta seruan terkait pendidikan gratis.

Kebijakan penanganan persuasif ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyusupan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah setempat. "Ini jam sekolah, waktu belajar bagi anak-anak sekolah. Kami hindari mereka disusupi kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi kamtibmas di Kabupaten Jayapura tidak kondusif," ujar Dionisius. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan lembaga pendidikan guna memastikan hak belajar anak-anak tetap terlindungi dari berbagai kepentingan di luar ranah pendidikan.
━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: Kompas com
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, memberikan pernyataan tegas usai menjalani proses pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (18/9/2026). Dalam keterangannya, ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima masukan atau informasi yang salah mengenai kasus hukum yang saat ini menjeratnya. Kasus ini sendiri menarik perhatian luas publik seiring dengan rekam jejaknya selama memimpin berbagai penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar di kejaksaan.

Dilansir dari Kompas.tv, Febrie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), konsesi sawit, meminta kuota impor, maupun meminta proyek pemerintah selama menjabat. Ia juga mempertanyakan substansi sangkaan dugaan pemerasan yang dialamatkan kepadanya, mengingat rekam jejaknya selama puluhan tahun berkarier sebagai jaksa yang diklaim bersih dari hukuman pengawasan maupun laporan pelanggaran disiplin. Terkait barang bukti berupa 74 kilogram emas yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Bogor, ia menyerahkan sepenuhnya klarifikasi tersebut kepada tim penyidik dan berharap majelis hakim dapat melihat duduk perkara secara jernih.

Pernyataan ini mencerminkan dinamika penegakan hukum di Indonesia serta perdebatan mengenai objektivitas penanganan perkara yang melibatkan pejabat penegak hukum tinggi. Febrie turut menitipkan harapan agar para jaksa junior di Gedung Bundar Kejaksaan Agung tetap profesional dan berani membela kepentingan hukum yang objektif. "Semua perkara besar kita ambil. Tapi akhirnya justru kita yang digergaji. Tapi jangan lupa, database di Gedung Bundar itu akan jadi data abadi," ujarnya, menyoroti pentingnya transparansi data penegakan hukum di tengah proses peradilan yang sedang berjalan.
━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: Kompas.tv
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Gugatan Class Action Dilayangkan Terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Kabut Asap di Kalimantan Barat

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang meluas di Provinsi Kalimantan Barat memicu langkah hukum dari masyarakat terdampak. Melalui Tim Hukum Napas Kalbar, perwakilan warga resmi mendaftarkan gugatan perdata dengan mekanisme class action ke Pengadilan Negeri Pontianak pada Kamis (17/9/2026). Gugatan ini diajukan karena pemerintah dinilai gagal mencegah serta menangani krisis lingkungan dan kesehatan yang dirasakan oleh warga setempat.

Dilansir dari Kompas com, terdapat 10 pihak yang ditetapkan sebagai tergugat utama dalam perkara ini, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, di antaranya Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, kementerian terkait, aparat penegak hukum, kepala lembaga nasional, hingga Gubernur Kalimantan Barat. Selain gugatan pokok perbuatan melawan hukum, para penggugat juga melayangkan permohonan provisi agar bencana karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai bencana nasional guna mempercepat alokasi dukungan anggaran dan sumber daya dari pusat.

Langkah hukum ini diambil untuk meminta pertanggungjawaban negara atas dampak buruk yang dialami masyarakat akibat paparan kabut asap beracun dan terganggunya aktivitas publik. "Kami meminta agar bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ini ditetapkan sebagai bencana nasional karena kami menilai ketidakmampuan pemerintah daerah, baik secara anggaran maupun sumber daya," ujar Glorio Sanen selaku kuasa hukum Tim Hukum Napas Kalbar. Melalui desakan ini, warga berharap penanganan darurat kesehatan, operasi modifikasi cuaca, serta pemadaman api di lahan gambut dapat segera dioptimalkan secara menyeluruh.
━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: Kompas com
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Aksi Gotong Royong Warga Bener Meriah Kumpulkan Dana Rp 80 Juta demi Perbaiki Jalan Rusak

Ratusan warga di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, terpaksa berinisiatif melakukan perbaikan jalan secara swadaya akibat mengalami kerusakan parah. Ruas jalan yang menghubungkan 14 desa tersebut sebelumnya rusak akibat diguyur hujan lebat, sehingga memicu kekhawatiran warga terhadap keselamatan pengguna jalan serta mobilitas ekonomi di wilayah sentra kopi tersebut.

Dilansir dari Kompas com, aksi solidaritas ini melibatkan lebih dari 500 warga dari berbagai elemen yang bahu-membahu mengumpulkan donasi hingga mencapai Rp 80 juta. Dana swadaya tersebut digunakan untuk membeli material bangunan, biaya operasional, serta menyewa alat berat, sementara pihak pemerintah kabupaten turut mendukung dengan menyalurkan bantuan material tambahan serta unit kendaraan pemadat.

Perbaikan infrastruktur ini menjadi sangat krusial mengingat jalur tersebut merupakan akses utama mobilitas masyarakat, mulai dari petani kopi, pedagang, hingga tenaga kesehatan. "Ini mulai masuk panen raya kopi, dengan keadaan jalan yang demikian, rasanya sangat berat mengangkut hasil panen keluar. Bukan cuma kami petani, mulai dari pedagang, nakes, hingga pegawai lainnya cukup kesusahan melewati jalur ini," ujar Jamaluddin, salah satu warga setempat.

Sumber: Kompas com
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menepis berbagai tudingan miring sejumlah pihak yang menyebut jalannya pemerintahan saat ini mengalami kegagalan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus merealisasikan berbagai program strategis yang berfokus langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dan penguatan ekonomi nasional.

Dilansir dari WamaNews, Prabowo membeberkan deretan kebijakan pro-rakyat yang tengah dikebut, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Pakai, hingga penyediaan fasilitas Sekolah Rakyat berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kebijakan-kebijakan tersebut diambil guna memastikan pemerataan akses pendidikan serta perbaikan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.

Di samping itu, pemerintah juga terus menggenjot sektor ketahanan pangan nasional serta melakukan penertiban terhadap ribuan tambang ilegal demi menyelamatkan aset negara dari kebocoran anggaran. "Saya mau hilangkan kemiskinan, bagaimana orang miskin kok marah sama saya. Orang yang anak nggak bisa sekolah, saya berikan sekolah berasrama," ujar Prabowo.

Sumber: WamaNews
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah serta keputusannya dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas sejak awal masa jabatannya. Langkah tersebut diambil guna memastikan target pembangunan dapat tercapai secara lebih cepat dan efisien.

Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo mencontohkan keberhasilan percepatan program swasembada pangan yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di mana target awal yang dipatok selama empat tahun berhasil dipangkas menjadi hanya satu tahun. Meski kebijakan cepat ini menimbulkan risiko politik berupa fluktuasi tingkat kepuasan publik, ia menegaskan bahwa bukti nyata dari hasil kerja tim dan ketahanan pangan nasional menjadi prioritas utama.

Kebijakan percepatan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global dan potensi krisis internasional. "Jadi, risiko ada, tapi saya percaya dengan evidence, kebenaran. Kita swasembada pangan berarti kita relatif aman menghadapi banyak masalah," ujar Prabowo.

Sumber: CNN Indonesia
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan kunjungan kemanusiaan ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di Pulau Palue yang terdampak berat akibat gempa bumi Flores. Setibanya di lokasi, kedatangan rombongan disambut secara adat oleh para tetua setempat di Posko Pengungsian Cawalo, Desa Rokirole, yang mencakup ritual doa serta pengalungan sarung adat sebagai bentuk penghormatan.

Dilansir dari laporan media Tirto id, kunjungan ini bertujuan untuk memberikan kekuatan moral sekaligus melihat dari dekat kondisi para pengungsi yang dipusatkan di Lapangan Guntur. Koordinator kegiatan, Benyamin Cawa, mengungkapkan bahwa kehadiran mantan kepala negara tersebut memberikan suntikan semangat bagi warga yang hingga kini masih berjuang bangkit dari dampak bencana alam yang terjadi pada Agustus lalu.

Kunjungan kemanusiaan ini diharapkan mampu mempercepat perhatian terhadap pemulihan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak di wilayah kepulauan tersebut. "Kehadiran Bapak Jokowi ini merupakan sebuah kekuatan untuk membangkitkan semangat kami bahwa kami tidak sendirian di bencana ini," ujar Benyamin saat menggambarkan arti penting kunjungan tersebut bagi masyarakat setempat.

━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: Tirto id
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Dinamika pengelolaan fiskal nasional kembali menjadi sorotan publik menyusul perbedaan pandangan terkait rencana penyetoran keuntungan badan pengelola investasi ke kas negara. Perencanaan kontribusi dana besar tersebut sebelumnya sempat menuai perdebatan di internal pemerintahan seiring dengan peralihan kepemimpinan di Kementerian Keuangan.

Dilansir dari Kompas com, Senin (14/09/2026), CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan pembahasan langsung dengan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, guna membahas rencana setoran dividen atau keuntungan sekitar Rp 120 triliun. Langkah ini diambil menyusul pernyataan eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan bahwa Danantara sempat menyatakan keberatan atas target setoran yang ditujukan sebagai cadangan anggaran atau buffer fiskal pemerintah tersebut.

Menanggapi situasi ini, koordinasi lanjutan antarlembaga menjadi krusial untuk memastikan kepastian alokasi anggaran dan stabilitas ekonomi makro nasional. Rosan menegaskan kesiapan pihaknya untuk membicarakan mekanisme kontribusi tersebut secara komprehensif demi mendukung pembiayaan strategis negara tanpa mengganggu kesehatan finansial lembaga pengelola investasi.
━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: Kompas com
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Purbaya Yudhi Sadewa Lega Lepas Jabatan, Utang Whoosh 80 Tahun Resmi Beralih ke Suahasil Nazara

Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan membawa dinamika baru terkait penyelesaian proyek infrastruktur strategis nasional, khususnya pengelolaan pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan kementerian kepada Suahasil Nazara setelah masa jabatannya berakhir.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (15/09/2026), Purbaya mengungkapkan rasa leganya karena persoalan restrukturisasi utang proyek Whoosh kini tidak lagi menjadi tanggung jawab langsungnya. Dalam skema sebelumnya, utang tersebut direncanakan untuk dicicil dalam tenor panjang hingga 80 tahun dengan estimasi pembayaran sekitar Rp1 triliun per tahun, yang pengelolaannya dialihkan dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan.

Menanggapi peralihan tugas fiskal tersebut, Purbaya menyampaikan candaan sekaligus doa terkait tenor pembayaran yang sangat panjang. Dengan berakhirnya masa tugasnya, kepastian pengelolaan dan keberlanjutan fiskal nasional kini berada di tangan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk memastikan stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.
━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: CNBC Indonesia
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━

Prabowo Ingatkan Pejabat Negara: Pelayan Rakyat Harus Ksatria Mundur Jika Tak Sanggup

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penegasan penting kepada seluruh pejabat negara agar senantiasa menjaga amanah serta mendedikasikan seluruh tenaga dan pikiran untuk melayani kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pengabdian bagi para pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan agar senantiasa memegang teguh tanggung jawab publik.

Dilansir dari Okezone com, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para pejabat negara bertindak sebagai petugas rakyat yang dipilih untuk mengutamakan kepentingan bangsa secara luas. Dalam arahannya saat peresmian infrastruktur transportasi publik di Jakarta pada Rabu (16/9/2026), beliau secara terbuka mengingatkan agar pihak yang merasa tidak sanggup menjalankan mandat tersebut untuk bersikap ksatria dan mundur dari jabatannya.

Pesan tegas ini memicu perhatian luas mengenai pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Dengan menekankan standar kinerja yang tinggi bagi para pejabat, langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
━━━━━━━━━━━━━━━
Sumber: Okezone com
━━━━━━━━━━━━━━━
Keterangan foto: ilustrasi
━━━━━━━━━━━━━━━