cermat

Jika kritisisme adalah cara berpikir, bukan sekadar sikap politik musiman, ia semestinya diterapkan dengan takaran yang sama—pada rezim mana pun, dengan siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan, dan sedekat apa pun relasi personal yang menyertainya.

Pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menjatuhkan satu tokoh, tapi untuk menjaga agar kritisisme itu sendiri tidak menjadi komoditas yang naik-turun mengikuti kedekatan personal dengan kekuasaan siapa pun—Jokowi, Prabowo, atau presiden mana pun setelahnya.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, mengatakan pengungkapan kasus itu merupakan hasil penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara bersama jajaran.

Tiga tersangka yang telah ditetapkan yakni BS alias UB, ZS, dan SC. BS alias UB dan ZS ditangkap pada 17 Juli 2026 di wilayah Halmahera Utara. Sementara SC yang sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berhasil diamankan pada 3 Agustus 2026 di kediamannya di Desa Igobula, Kecamatan Galela.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita satu pucuk senjata api SS1 rakitan, satu pucuk SS2 semi rakitan, satu pucuk senjata api laras panjang jenis SMR, satu magasin, serta 206 butir amunisi berbagai kaliber.

Arif mengungkapkan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan senjata api tersebut diduga berasal dari luar negeri dan akan diselundupkan ke wilayah Papua.

“Peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara. Senjata-senjata ini diduga berasal dari luar negeri dan akan diperdagangkan ke wilayah Papua. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam menjaga wilayah perbatasan serta mencegah masuknya senjata ilegal yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata,” kata Arif, Rabu, 5 Agustus 2026.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Menurut Graal, perubahan kewenangan pengelolaan ruang laut dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi menjadi persoalan yang perlu dievaluasi, terutama bagi daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut luas.

Ia menilai, pengelolaan sumber daya alam di ruang laut akan lebih efektif apabila daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat memiliki ruang kewenangan dan fungsi pengawasan yang memadai.

“Bisa-bisa saja lautan pada wilayah Pemkab hancur-hancuran digarap kalau tidak ada fungsi pengawasan pemerintah provinsi. Tapi buat saya, ini adalah perjalanan sejarah dari bangsa ini untuk diperjuangkan kewenangan kelautan dikembalikan ke Pemkab,” kata Graal.

Ia mengatakan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah semestinya tidak serta-merta membuat seluruh kewenangan pengelolaan sumber daya ditarik ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut dia, jika terdapat persoalan seperti lemahnya kapasitas daerah maupun praktik korupsi, solusinya bukan dengan menghilangkan kewenangan daerah. Penguatan kelembagaan dan pengawasan justru perlu dilakukan agar pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangannya secara profesional.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Pengawas SPBU Sridewi Morotai, Haris, mengatakan gangguan pelayanan bukan disebabkan oleh keterbatasan persediaan di SPBU, melainkan karena proses pemuatan BBM di Tobelo mengalami antrean panjang.

“Meski dua hari sempat belum ada pelayanan, karena ada sedikit kendala pemuatan BBM di Tobelo. Di Tobelo Kupa-Kupa banyak antrean dari berbagai daerah di Halmahera, termasuk Morotai yang mengambil BBM di Tobelo,” kata Haris.

Menurutnya, pasokan BBM telah tiba sehingga operasional SPBU kembali berlangsung seperti biasa sejak pagi. Seluruh kendaraan kini sudah dapat melakukan pengisian tanpa hambatan.

Ia bilang, stok yang tersedia saat ini terdiri dari 15 kiloliter (KL) Pertalite, 7 KL Dexalite, dan 95 KL Pertamax. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Keluhan tersebut disampaikan warga di sejumlah wilayah, salah satunya di Desa Gotalamo. Selain terganggunya pasokan air, warga juga menyoroti sistem pelayanan dan penagihan yang dinilai perlu dibenahi.

Jalil, salah seorang warga Desa Gotalamo, mengaku keluarganya terpaksa membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi, karena air PDAM tidak mengalir.

“Sudah satu minggu ini torang (kami) bolak-balik beli air galon, padahal setiap bulan torang bayar terus,” kata Jalil, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menurutnya, apabila terjadi kerusakan jaringan atau gangguan distribusi, pihak PDAM seharusnya memberikan informasi kepada pelanggan sehingga masyarakat mengetahui penyebab terhentinya pasokan air.

“Harusnya ada pemberitahuan supaya kita tahu bersama. Bayangkan kalau air dalam seminggu tidak mengalir, padahal air ini kebutuhan utama. Akhirnya torang mandi, cuci piring, dan lainnya pakai air galon,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, sebagian warga juga menyoroti sistem penagihan rekening air yang masih dilakukan secara manual. Mereka berharap mekanisme tersebut dapat dievaluasi agar pelayanan lebih transparan dan meminimalkan potensi kendala dalam pengelolaan.

Warga juga mempertanyakan kontribusi perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pelayanan yang dinilai belum optimal.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Evaluasi itu dibahas dalam Forum Bedah Persoalan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada seminar tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Rabu (5/8/2026).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan forum tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah untuk membedah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan KDKMP sekaligus mencari solusi bersama.

“Ini cara kami membuka ruang publik atau forum publik untuk membedah dan menyampaikan informasi secara tuntas dengan komunikasi dua arah kepada para pengambil kebijakan,” kata Yandri kepada wartawan usai kegiatan.

Menurut Yandri, pemerintah sengaja melibatkan banyak kementerian dan lembaga karena pelaksanaan KDKMP membutuhkan koordinasi lintas sektor. Forum tersebut diikuti antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian teknis lainnya.

Selain pejabat pemerintah pusat, forum juga melibatkan kepala daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tenaga pendamping profesional, akademisi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Strategi tersebut dilakukan melalui pembangunan 2.000 kampung nelayan, pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan, termasuk di Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Menko Zulkifli dalam agenda konferensi pers usai rapat bersama para kepala daerah di Bela Hotel Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Ia, sebelumnya, pemerintah telah berhasil menjaga ketahanan pangan berbasis karbohidrat. Karena itu, pada 2026 pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada pengentasan kemiskinan, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

“Tahun lalu kita sudah berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini, sesuai arahan Bapak Presiden, fokus pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan nelayan,” kata Zulkifli kepada wartawan.

Zulkifli menilai bahwa saat ini tingkat kesejahteraan nelayan masih tertinggal dibandingkan petani. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai 127, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di kisaran 103.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id

Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kota Ternate, Firman Mudaffar Sjah, mengatakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait terus dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana.

“Persiapan sudah lebih dari 50 persen. Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait,” kata Firman kepada wartawan usai menghadiri ritual adat di kawasan Ake Gaale, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Firman, fokus persiapan saat ini diarahkan pada penataan Lapangan Salero yang akan menjadi pusat pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus mendatang. Pekerjaan awal berupa pembersihan kawasan, pengecatan sejumlah fasilitas, pemasangan baliho, hingga dekorasi dijadwalkan dimulai pada akhir pekan ini.

Meski demikian, panitia belum akan melakukan pembersihan secara menyeluruh dalam waktu dekat. Langkah tersebut sengaja dijadwalkan sekitar tujuh hingga sepuluh hari menjelang hari pelaksanaan agar kondisi lapangan tetap bersih saat digunakan.

“Jangan sampai terlalu cepat dibersihkan kemudian kotor lagi. Jadi sekitar seminggu atau 10 hari sebelum hari H akan dilakukan pembersihan yang lebih signifikan,” ujarnya.

Selain penataan lokasi, panitia juga terus memaksimalkan berbagai persiapan teknis. Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berlangsung sesuai jadwal, sementara sejumlah penampilan hiburan yang akan memeriahkan peringatan kemerdekaan juga mulai dipersiapkan.

___
Baca Selengkapnya di: website cermat.co.id